"Trip to Solo Bersama Pemenang The Face of Balga"

Hai Balties! Pada tanggal 20,  21 dan 22 Januari 2017 Balgamagz mengadakan trip ke kota Solo bersama para pemenang The Face of Balga. Yuk ikuti keseruan mereka di Trip Face of Balga di Solo.

See More »

Your are here: Home / Balga FYI

Perjanjian Pisah Harta, Bukan Soal Perceraian Semata

Balga FYI | 0 Komentar

For your information Balties, bagi pasangan suami istri (pasutri) Warga Negara Indonesia, istilah “Perjanjian Pisah Harta” masih dianggap tabu untuk dibicarakan, terlebih untuk diterapkan. Tidak ada yang salah dengan hidup saling menopang sebagai pasutri. Namun ada baiknya apabila calon pasutri juga mengenal instrumen perjanjian pranikah sebagai bahan pertimbangan dalam melindungi aset dan stabilitas keuangan keluarga.

Perjanjian Pranikah diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada intinya menyatakan bahwa sebelum melakukan perkawinan, calon suami dan calon istri dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat perkawinan selama tidak melanggar batas hukum, agama, dan kemanusiaan. Sebagaimana layaknya suatu perjanjian, Perjanjian Pranikah pun dibuat harus berdasarkan kesepakatan pasangan calon suami istri, tidak bisa hanya sepihak. Mengapa disebut “pasangan calon suami istri”? Karena perjanjian pranikah ini harus dibuat sebelum dilangsungkannya pernikahan. Salah satu hal yang dapat disepakati dalam perjanjian pranikah adalah perihal kepemilikan harta dan tanggung jawab hutang.

Ketika sebuah perkawinan dilangsungkan, maka segala harta benda yang dihasilkan setelah terjadinya perkawinan menjadi milik bersama pasutri. Begitupun dengan hutang yang terjadi setelah perkawinan, akan menjadi tanggung jawab bersama pasutri. Sehingga apabila terjadi perceraian, maka segala harta benda akan dibagi dua sama rata antara suami dan istri. Berbeda halnya jika pasangan calon suami istri menyepakati perjanjian pisah harta sebelum terjadinya perkawinan, maka segala harta dan aset atas nama suami adalah murni milik suami saja, dan juga segala harta dan aset atas nama istri adalah murni milik istri saja. Begitupun dengan hutang. Apabila suami memiliki hutang, maka hutang tersebut hanya dibebankan kepada suami saja.

Peran penting perjanjian pisah harta / perjanjian pranikah ini terkait dengan hutang piutang adalah, apabila apabila si kreditur hendak menagih hutang suami namun ternyata suami tidak mampu membayar, maka harta benda yang dapat disita oleh kreditur (melalui upaya hukum di Pengadilan Negeri atau langsung, jika memiliki titel eksekutorial) adalah hanya harta benda milik suami saja. Sedangkan jika tidak ada perjanjian pisah harta / perjanjian pranikah dan suami tidak mampu membayar hutangnya kepada kreditur, maka kreditur berhak untuk menyita harta benda milik suami dan istri. Jika seluruh harta suami dan istri seluruhnya disita oleh Kreditur, maka bagaimana keluarga mereka dapat bertahan hidup?

Berdasarkan ilustrasi di atas, jelas kiranya bahwa perjanjian pranikah melindungi aset dan stabilitas keuangan keluarga dari pihak ketiga atau kreditur. Dengan terlindunginya aset dan stabilitas keuangan, kelanjutan hidup keluarga akan terjamin dan tanggung jawab hutang tidak menjadi beban keluarga. (rgb)

Rima Gravianty Baskoro, S.H

Managing Partner Rima Baskoro & Partners Law Office

Sumber Foto: ipotnews.com

Komentar :


Media Sosial

Ikuti kami

About Us

New Comments

cantik ????...
Nama: mama rempong di Adell Si Cantik Yang Penuh Percaya Diri

Good......moga sukses slalu...
Nama: Rhychy di Adell Si Cantik Yang Penuh Percaya Diri

I love you sexy lady ... ????...
Nama: Mary di Adell Si Cantik Yang Penuh Percaya Diri

Contact Us