"Trip to Solo Bersama Pemenang The Face of Balga"

Hai Balties! Pada tanggal 20,  21 dan 22 Januari 2017 Balgamagz mengadakan trip ke kota Solo bersama para pemenang The Face of Balga. Yuk ikuti keseruan mereka di Trip Face of Balga di Solo.

See More »

Your are here: Home / Balga FYI

Perjanjian Pisah Harta Setelah Dilangsungkannya Perkawinan

Balga FYI | 0 Komentar

For your information Balties, perkawinan adalah peristiwa hukum, dimana seorang laki-laki dan perempuan melangsungkan perjanjian untuk hidup bersama sesuai ketentuan agama dan hukum yang berlaku di Indonesia. Sebelum seseorang terikat dalam pernikahan, segala harta benda dan hutang yang dihasilkan merupakan harta bawaan. Setelah seseorang terikat dalam pernikahan, maka segala harta benda dan hutang yang dihasilkan setelah menikah menjadi milik bersama sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dengan kata lain, jika ada hutang yang terjadi pada saat setelah perkawinan dilangsungkan maka merupakan tanggung jawab pasutri bersama. Jika yang berhutang adalah suami namun suami tidak dapat membayar dan telah ada putusan pengadilan negeri yang berkekuatan hukum tetap untuk menyita atau melakukan lelang terhadap aset istri, maka aset istri harus direlakan guna memenuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut. Selain persoalan hutang, bagi WNI yang menikah dengan WNA dan ingin memiliki aset tidak bergerak (seperti : tanah, rumah, apartemen, gedung) di Indonesia adalah tidak memungkinkan karena Undang-undang No 5 tahun 1960 tentang Agraria melarang hak milik atas tanah dan bangunan oleh warga negara asing (dengan Sertifikat Hak Milik).

Melihat adanya kekhawatiran atas kehilangan harta benda dalam perkawinan yang diakibatkan oleh perilaku suami atau istri saja, serta sebagai solusi untuk melindungi aset keluarga dan memiliki aset tidak bergerak oleh pasangan perkawinan campur, maka dalam artikel ini akan diulas tentang Perjanjian Pisah Harta.

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PU-XIII/2015 yang diucapkan dalam sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 27 Oktober 2016 (Putusan MK No. 69/PU-XIII/2015), perjanjian pisah harta diatur dalam Pasal 29 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), yang mengatur sebagai berikut:

“(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

(2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

(3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

(4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 UU Perkawinan tersebut, ditentukan bahwa perjanjian pisah harta hanya dapat dibuat sebelum dilangsungkannya perkawinan. Hal ini tentu menimbulkan kesulitan bagi pasutri yang sebelumnya awam tentang perjanjian pisah harta, untuk mengadakan perjanjian pisah harta saat mereka telah melangsungkan perkawinan dan saat dalam masa perkawinan (belum bercerai). Sehubungan dengan hal tersebut, maka Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Putusan MK No. 69/PU-XIII/2015 yang mengubah ketentuan Pasal 29 UU Perkawinan hinga menjadi sebagai berikut:

  1. Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut;
  2. - Pasal 29 ayat (2) UU Perkawinan tidak ada perubahan -
  3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan;
  4. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubat atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga;

Maka sejak adanya Putusan MK No. 69/PU-XIII/2015, perjanjian pisah harta dapat dibuat setelah dan selama dilangsungkannya perkawinan, artinya tidak harus dibuat sebelum perkawinan dan tidak boleh dibuat setelah terjadi perceraian.

Perjanjian pisah harta, memberikan batasan tegas mengenai hak kepemilikan suami atau istri atas benda dan hutang yang menjadi tanggung jawabnya. Sebagai contoh, apabila istri memiliki hutang namun tidak dapat melunasinya dan perkaranya diselesaikan di pengadilan hingga ada putusan yang telah berkekuatan tetap menyatakan bahwa aset harus dilelang guna melunasi hutang-hutang istri, maka aset-aset yang boleh dilelang hanyalah aset-aset atas nama istri atau aset-aset milik istri saja. Inilah salah satu keuntungan dibuatnya perjanjian pisah harta, dimana pada akhirnya anak-anak dan keluarga masih dapat melanjutkan hidup dengan aset-aset milik suami.

Keuntungan lainnya adalah terkait properti. Apabila seorang WNI menikah dengan WNA tanpa adanya perjanjian pisah harta, maka sebagaimana yang dijelaskan di atas bahwa seluruh harta yang dihasilkan dalam perkawinan menjadi harta bersama pasutri. Sedangkan UU Agraria melarang kepemilikan tanah dan gedung oleh WNA di Indonesia (dengan sertifikat Hak Milik), dimana ketika WNI dan WNA menikah maka baik si WNI maupun WNA tidak dapat memilki hak atas tanah dan bangunan (dengan sertifikat Hak Milik) di Indonesia. Untuk menjawab kebutuhan dan menjamin hak WNI yang menikah dengan WNA dalam memperoleh hak atas tanah dan bangunan (dengan sertifikat Hak Milik) di Indonesia, maka dapat dibuat dengan perjanjian pisah harta. Dengan adanya perjanjian pisah harta, maka harta WNI dan WNA tidak lagi menjadi harta bersama. Sehingga WNI yang menikah dengan WNA dapat memiliki hak atas tanah dan bangunan (dengan sertifikat Hak Milik) di Indonesia tanpa melanggar UU Agraria.

Perjanjian pisah harta dapat dibuat sebelum perkawinan maupun pada saat berlangsungnya perkawinan ini, dengan Akta Notaris yang kemudian disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan untuk kemudian didaftarkan ke Pengadilan supaya mengikat pula ke pihak ketiga. Adapun beberapa hal yang diatur dalam perjanjian pisah harta ini pada umumnya sebagai berikut, namun tidak terbatas pada:

  1. Deskripsi mengenai harta bawaan, yaitu harta yang diperoleh dari usaha masing-masing maupun dari hibah, warisan dan lain-lain yang diperoleh secara cuma-Cuma dalam perkawinan, menjadi hak masing-masing penerima dan/atau pemilik harta bawaan (suami / istri);
  2. Segala hutang yang dihasilkan sebelum dan sesudah perkawinan akan ditanggung oleh masing-masing pihak (suami / istri), tidak ditanggung bersama-sama;
  3. Masing-masing pihak (suami / istri) berhak melakukan pengurusan terhadap harta dan hutangnya masing-masing. Dalam hal ini maksudnya jika suami / istri hendak menjual atau membeli harta, tidak memerlukan izin dan kuasa dari pasangannya (without spouse consent).

Dengan jelas perjanjian pisah harta dapat dilakukan selama perkawinan berlangsung (bukan hanya saat sebelum perkawinan dilangsungkan) dan perjanjian pisah harta tidak melulu terkait perceraian, namun lebih kepada proteksi harta benda dan kelangsungan hidup keluarga serta penjaminan terhadap hak atas kepemilikan tanah dan bangunan (dengan Sertifikat Hak Milik) oleh WNI yang menikah dengan WNA. Semoga bermanfaat ya Balties! (rbg)

Sumber : ww.rimabaskoroandpartners.com

Rima Gravianty Baskoro, S.H

Managing Partner Rima Baskoro & Partners Law Office

Sumber Foto: assets.kompas.com

 

Komentar :


Media Sosial

Ikuti kami

About Us

New Comments

cantik ????...
Nama: mama rempong di Adell Si Cantik Yang Penuh Percaya Diri

Good......moga sukses slalu...
Nama: Rhychy di Adell Si Cantik Yang Penuh Percaya Diri

I love you sexy lady ... ????...
Nama: Mary di Adell Si Cantik Yang Penuh Percaya Diri

Contact Us